KILASRIAU.com – Harapan masyarakat Desa Pagar Puding Lamo, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, untuk menikmati fasilitas pelabuhan dan Pamsimas yang lebih baik tampaknya hanya menjadi angan-angan belaka.
Janji Kades PJ Sudirman yang berkomitmen menyelesaikan kedua proyek tersebut pada September hingga Desember 2024 ternyata belum juga terealisasi.
Hingga saat ini, kondisi pelabuhan dan Pamsimas masih seperti semula, tanpa ada perbaikan atau pembangunan yang dijanjikan. Masyarakat yang sudah lama menanti realisasi proyek ini merasa kecewa dan dikecewakan.
"Kami sudah lama berharap, tetapi sampai sekarang, tidak ada perkembangan apa pun. Janji hanya tinggal janji," ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Media ini mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kades PJ Sudirman mengenai janji perbaikan Pamsimas dan pelabuhan yang menjadi akses penting bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Saat dikonfirmasi, Sudirman menegaskan, "Benar, kita akan selesaikan tahun ini, jika sudah dianggarkan."
Namun, masyarakat mempertanyakan transparansi anggaran. "Jika sudah dianggarkan, lalu kenapa tidak ada realisasi? Ke mana dana tersebut?" ujar salah satu warga geram.
Saat ini, kondisi air Sungai Batanghari sedang meluap. Namun, masyarakat khawatir ketika air mulai surut, pelabuhan yang penuh lumpur akan sulit dilewati.
"Jika luapan air sudah surut, kami akan kesulitan. Pelabuhan jadi tidak bisa digunakan karena lumpur terlalu dalam," keluh warga.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai Kades PJ Sudirman tidak pantas memimpin desa mereka karena gagal memenuhi janji.
"Sampai sekarang, tidak ada satu pun janji yang ditepati. Ini bukan pemimpin yang layak," tegas seorang tokoh masyarakat kepada media ini.
Masyarakat Desa Pagar Puding Lamo kini mendesak Camat Siti Patimah dan Bupati Tebo, Agus Rubianto, untuk segera mencopot Sudirman dari jabatannya.
"Kami tidak bisa lagi percaya kepemimpinan yang penuh janji kosong. Kami mendesak agar Kades PJ Sudirman segera dipindahkan!" ujar seorang warga berusia 40 tahun yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas agar aspirasi mereka tidak terus-menerus diabaikan.