KILASRIAU.com – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di PT. Pulau Sambu menjadi pukulan berat bagi ribuan karyawan. Namun, hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir masih belum menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi permasalahan ini.
PHK ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sulit, memicu keresahan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perusahaan pengolahan kelapa tersebut.
"Harusnya DPRD bersuara, bukan malah diam. Seolah tidak ada kejadian, padahal ada anggota DPRD Provinsi Riau dari daerah pemilihan Indragiri Hilir, salah satunya Andi Darma Taufik, yang merupakan putra asli Kecamatan Kateman. Sayangnya, setelah terpilih menjadi anggota dewan, ia tidak menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak PHK ini," ujar Zakaria, seorang pemuda Kateman yang akrab disapa Bung Kiyan.
Tak hanya di tingkat provinsi, Zakaria juga menyoroti peran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya para wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) 4 yang mencakup Kecamatan Kateman, Pulau Burung, dan Belengkong. Beberapa nama yang disebut, antara lain Adi Chandra (PPP), Edi Gunawan (PKB), Subroto (PDI Perjuangan), serta Alim (Gerindra).
"Kami mendesak DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyikapi gelombang PHK besar-besaran ini. Diperkirakan ribuan pekerja terdampak, dan dampaknya terhadap perekonomian Indragiri Hilir sangat signifikan," tambahnya.