KILASRIAU.com  - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan status siaga bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Inhil.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf dalam rapat gabungan di Gedung Utama DPRD Kabupaten Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (30/1/2025).

"Kami meminta, pemerintah daerah harus segera menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi agar penanganan dapat terorganisir, cepat, dan efektif," ucap Yusuf dihadapan Unsur Pimpinan DPRD Inhil, Asisten II Setdakab Inhil, Kapolres Inhil, perwakilan Dandim 0314/Inhil, Ketua dan jajaran Komisi I, II, III, dan IV, serta sejumlah OPD terkait; Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUTR, BPBD, DLHK, dan Dinas Perkebunan.

Sebab menurutnya, daerah Kabupaten Inhil saat ini tengah menghadapi situasi bencana hidrometeorologi. Selama dua bulan terakhir, curah hujan yang intensif disertai air pasang telah menyebabkan banjir di beberapa wilayah.

Bahkan Pemprov Riau saja, lanjutnya, telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: 3718/XII/2024 tentang Status Siaga Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi tahun 2024, dan berlangsung sampai saat ini.

Oleh sebab itu, dirinya mengaku prihatin untuk daerah Inhil belum ditetapkan status siaga bencana.

"Sejauh mana langkah pemerintah daerah Inhil selama ini, dan langkah apa saja belakangan terakhir ini. Karena dampaknya banyak, mulai dari kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya," tanya Yusuf.

Dia mengetahui, dampak curah hujan yang intens secara terus-menerus ini, menyebabkan meluapnya sungai-sungai di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memperparah genangan di wilayah pesisir, termasuk di Tembilahan.

Hal tersebut juga mengakibatkan jebolnya tanggul di wilayah Parit Kosong Selatan, Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman. Akibatnya 1 rumah warga roboh dan 5 rumah. Selain rumah warga yang rusak, fasilitas umum seperti jalan jerambah sepanjang 100 meter ikut rusak. Bencana ini juga merendam 6 hektar lahan produktif dan mengancam sekitar 2.500 hektar lahan lainnya.

Bahkan sebelumnya, pada tanggal 30 Desember 2024 lalu, hujan lebat yang mengguyur wilayah Kecamatan Kemuning juga menyebabkan banjir melanda tiga desa, yakni Desa Keritang, Desa Batu Ampar, dan Kelurahan Selensen.

Sementara Tembilahan, sebagai ibu kota Kabupaten Inhil sudah sejak lama menjadi langganan banjir tiap tahun.

"Penetapan status siaga bencana hidrometeorologi bukan hanya langkah administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan hukum pemerintah dalam melindungi masyarakat. Kami, HMI Cabang Tembilahan, berharap DPRD dan OPD terkait dapat merespon dengan cepat dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi krisis ini," pintanya.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna menyambut baik dan menerima atas masukan/usulan dari HMI Cabang Tembilahan. Karena menurutnya, persoalan siaga bencana semestinya sudah terlaksana secara terorganisir.

"Ini menjadi tugas kita semua untuk membenahi, dan persiapan dikemudian hari, jangan sampai hal ini terjadi lagi," ucap Iwan.

Sementara itu, Asisten II Setdakab Inhil, Junaidi Ismail menyebutkan, hasil dialog kali ini akan menjadi catatan, serta ditindaklanjuti.

"Kami tindak lanjut dari pertemuan ini, akan kita bahas, apakah harus dikaji ulang. Ini menjadi catatan penting bagi kami sebagai pemerintah daerah," katanya.

Tidak sebatas itu, rapat gabungan siang itu juga memberikan kesempatan setiap OPD memaparkan hasil kinerja selama musim hujan dan banjir. Maka dapat diketahui, masing-masing OPD ini telah melakukan berbagai upaya seadanya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.**