KILASRIAU.com  – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di PT. Pulau Sambu menjadi pukulan berat bagi ribuan karyawan. Namun, hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir masih belum menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi permasalahan ini.

PHK ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sulit, memicu keresahan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perusahaan pengolahan kelapa tersebut.

"Harusnya DPRD bersuara, bukan malah diam. Seolah tidak ada kejadian, padahal ada anggota DPRD Provinsi Riau dari daerah pemilihan Indragiri Hilir, salah satunya Andi Darma Taufik, yang merupakan putra asli Kecamatan Kateman. Sayangnya, setelah terpilih menjadi anggota dewan, ia tidak menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak PHK ini," ujar Zakaria, seorang pemuda Kateman yang akrab disapa Bung Kiyan.

Tak hanya di tingkat provinsi, Zakaria juga menyoroti peran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya para wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) 4 yang mencakup Kecamatan Kateman, Pulau Burung, dan Belengkong. Beberapa nama yang disebut, antara lain Adi Chandra (PPP), Edi Gunawan (PKB), Subroto (PDI Perjuangan), serta Alim (Gerindra).

"Kami mendesak DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyikapi gelombang PHK besar-besaran ini. Diperkirakan ribuan pekerja terdampak, dan dampaknya terhadap perekonomian Indragiri Hilir sangat signifikan," tambahnya.

Zakaria juga menegaskan bahwa DPRD harus turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan masyarakat, baik yang terdampak PHK maupun yang merasakan dampaknya secara tidak langsung. Sayangnya, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari anggota dewan terkait permasalahan ini.

Di sisi lain, pihak PT. Pulau Sambu telah memberikan klarifikasi bahwa PHK massal ini disebabkan oleh menurunnya pasokan bahan baku kelapa yang menjadi komoditas utama perusahaan. Meski demikian, masyarakat menilai bahwa perusahaan dan pemerintah harus mencari solusi agar ribuan keluarga tidak kehilangan mata pencaharian.

Masyarakat berharap DPRD Indragiri Hilir segera menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika terus dibiarkan tanpa solusi, krisis ini tidak hanya berdampak pada pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi daerah.**